Muhammad Adlin Wara Saputro Primary Author mixed material bibliography serang 2026 monographic id Indonesia

Text

xii + 94 hlm.; 18 x 25 cm Contempt of court merupakan perbuatan yang merendahkan dan mengganggu jalannya peradilan serta mencederai kewibawaan lembaga peradilan. Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur contempt of court secara komprehensif, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan independensi dan wibawa peradilan. Dalam perspekti Maqāṣid al-Syarī‘ah, menjaga kehormatan peradilan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu: 1. Mengapa pengaturan contempt of court penting (urgensi) dalam menjaga wibawa peradilan di Indonesia, dan 2. Bagaimana integrasi nilai-nilai syariah dapat memperkuat urgensi pengaturan contempt of court dalam sistem hukum nasional Indonesia perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui urgensi pengaturan contempt of court dan 2. Menganalisis pengaturannya dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah untuk menjaga wibawa peradilan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan filosofis (philosophical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pengaturan contempt of court merupakan kebutuhan mendesak dalam menjaga wibawa peradilan di Indonesia karena kekosongan regulasi yang melemahkan independensi dan kewibawaan peradilan, serta tingginya ancaman terhadap hakim yang berdampak pada terganggunya proses peradilan dan menurunnya kepercayaan publik. 2. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, contempt of court merupakan mafsadah yang merusak martabat peradilan, mengganggu rasionalitas hukum, dan mengancam keamanan aparat serta kepercayaan publik, sehingga pengaturannya memiliki dasar yuridis dan legitimasi normatif untuk menjaga kemaslahatan umum. 2x4.6 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 740 SKRIPSI HTN 740 My Library SKRIPSI HTN 740 32294 2026-09-02 15:18:14 2026-09-02 15:18:28 machine generated