Detail Cantuman Kembali
Implikasi Undang Undang TNI No. 34 Tahun 2004 terhadap Sistem Kelembagaan Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah
- Bagikan:
Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI direposisi sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan tunduk pada supremasi sipil. Pada pelaksanaannya, Undang Undang TNI No. 34 Tahun 2004 telah mereformasi peran TNI dari dwifungsi ABRI menjadi fungsi tunggal, namun masih terdapat ambiguitas seperti dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), lemahnya koordinasi antarlembaga, persistensi kultur dwifungsi, dan impunitas pelanggaran HAM yang melemahkan sistem kelembagaan negara. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan fungsi dan kedudukan TNI dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004? 2) Bagaimanakah implikasi Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 terhadap sistem kelembagaan negara Indonesia? 3) Bagaimanakah pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kedudukan TNI serta implikasinya terhadap sistem kelembagaan negara berdasarkan Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan fungsi dan kedudukan TNI berdasarkan Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004, menganalisis implikasi terhadap sistem kelembagaan negara Indonesia, dan mengetahui perspektif fiqh siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kedudukan TNI serta implikasinya terhadap sistem kelembagaan negara. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan interdisipliner. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan mengkaji dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur fiqh siyasah, dan prinsip-prinsip hukum. Sementara teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengaturan fungsi dan kedudukan TNI dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 secara normatif mereposisi TNI sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada supremasi sipil, mencakup pemisahan peran politik dan militer serta mekanisme akuntabilitas melalui peran Presiden dan DPR. 2) Implikasi Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 terhadap sistem kelembagaan negara bersifat ambivalen, memperkuat supremasi sipil secara struktural namun menghadapi ketegangan implementatif seperti ambiguitas OMSP, lemahnya pengawasan, dan impunitas pelanggaran HAM. 3) Pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kedudukan TNI berdasarkan Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 secara konseptual selaras dengan prinsip dusturiyah (konstitusionalitas), tawazun al-quwwa (keseimbangan kekuasaan), syura (musyawarah), hisbah (pengawasan), dan maslahah 'ammah (kemaslahatan umum), Namun, implementasi belum maksimal karena ambiguitas normatif, lemahnya mekanisme pengawasan, persistensi kultur militer, dan kurangnya political will sipil.
Miftahudin - Personal Name
SKRIPSI HTN 742
343.01
Text
Indonesia
2026
serang
xv + 85 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...