Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Fuzi Ayu Fadhilla Primary Author mixed material bibliography serang 2025 monographic id Indonesia

Text

xiii + 69 hlm.; 18 x 25 cm Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama dan tanpa persetujuan Pengadilan Agama, yang baru diketahui setelah suami meninggal dunia. Kasus ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan pernikahan kedua dan potensi pembatalan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Studi ini difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yang memuat permohonan pembatalan perkawinan oleh istri pertama terhadap pernikahan suaminya dengan perempuan lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dasar hukum yang digunakan dalam putusan No. 5426/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan, dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan bagi pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam putusan No. 5426/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan, dan mengetahui konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research), yang mengandalkan studi pustaka dan analisis terhadap data sekunder, khususnya putusan pengadilan yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena dianggap cacat formil, di mana permohonan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pembatalan secara prosedural. Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan dan kelengkapan prosedur dalam pengajuan pembatalan perkawinan merupakan aspek penting dalam keabsahan permohonan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan pemahaman tentang batas batas kewenangan hukum dalam pembatalan perkawinan poligami tanpa izin, serta pentingnya keadilan prosedural dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pembatalan Perkawinan Terhadap Poligami Tanpa Izin Suami Yang telah Meninggal (Studi Analisis Putusan Nomor 5246/2x4.33 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 744 SKRIPSI HKI 744 My Library SKRIPSI HKI 744 32153 2026-08-12 11:12:01 2026-08-12 11:12:25 machine generated