Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Patimah Primary Author mixed material bibliography serang 2025 monographic id Indonesia

Text

xv + 147 hlm.; 18 x 25 cm Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 melarang perangkat desa menjadi anggota partai politik. Kajian terhadap kesimpulan ini relevan ditafsirkan melalui perspektif Fiqih Siyasah yang menekankan prinsip keadilan, kemashlahatan, dan pencegahan kerusakan dalam tata kelola pemerintahan. Perumusan permasalahannya adalah: (1) Apa Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik? (2) Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik? Tujuan Penelitian: (1) menganalisis mengenai Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik, (2) Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 mengenai Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik dari sudut pandang Fiqh Siyasah. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Kemudian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Mahkamah menolak permohonan uji materi Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perspektif Fiqh Siyasah, Putusan MK 76/PUU-XXI/2023 mendukung larangan Perangkat Desa menjadi anggota partai politik Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/342 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 718 SKRIPSI HTN 718 My Library SKRIPSI HTN 718 32026 2026-07-24 11:22:21 2026-07-31 15:18:52 machine generated