Fauziah Primary Author mixed material bibliography Jakarta. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2020 monographic Cet.1 id Indonesia

Text

vii + 92 hlm; 145 x 205 mm Implementasi mandatory sertifikasi halal sudah mulai diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019. Pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya harus didukung dengan sistem dan teknis implementasi yang mudah dan efektif. Proses sertifikasi halal harus dipersiapkan dengan baik dan road map yang jelas dengan kelengkapan panduan yang praktis. Hal ini untuk memudahkan pelaku usaha mengetahui bagaimana skema proses sertifikasi halal setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal karena ada konfigurasi yang berubah. Oleh karena itu perlu memperhatikan kesiapan para pelaku usaha dan faktor apa yang menjadi kendala para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai stakeholder terkait pelaksanaan dari mandat UU JPH tersebut. Penelitian ini mengukur tingkat kesiapan pelaku usaha dalam menyikapi sertifikasi halal pada setiap produk bisnisnya dan mengukur efektifitas sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan menginventarisir berbagai persoalan, kendala dan hambatan atas diberlakukannya mandatory sertifikasi halal tersebut, sehingga pemerintah bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan untuk terpenuhinya mandatory sertifikasi halal. mandatory UU no 33 Implementasi NONE9786236925188 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat 346.07 KAS B K 31923 2026-06-25 09:51:45 2026-06-30 10:01:09 machine generated