Detail Cantuman Kembali
Analisis Kebijakan Hukuman Mati di Era Presiden Joko Widodo dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia
- Bagikan:
Sejak tahun 2014, Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas terhadap kejahatan luar biasa, terutama tindak pidana narkotika, melalui pelaksanaan eksekusi mati yang cukup intensif pada periode awal pemerintahannya. Kebijakan ini didasarkan pada argumentasi perlindungan masyarakat dan efek jera bagi pelaku kejahatan berat, namun menimbulkan kontroversi karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana pelaksanaan eksekusi hukuman mati di era Presiden Joko Widodo (2) bagaimana tinjauan yuridis dan etis terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. (3) bagaimana implikasi kebijakan eksekusi hukuman mati terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pelaksanaan kebijakan eksekusi mati pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, serta mengidentifikasi dan menilai dampaknya terhadap prinsip-prinsip HAM dalam konteks hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan lembaga HAM, serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah aspek yuridis, etis, dan implementatif dari kebijakan eksekusi mati di Indonesia. Dorongan untuk mengkaji kembali penerapan hukuman mati menuju pendekatan yang lebih humanis melalui perubahan kebijakan hukum ke depan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan eksekusi hukuman mati pada era Presiden Joko Widodo berada pada posisi dilematis antara penegakan hukum yang tegas dan kewajiban negara dalam melindungi HAM. Diperlukan arah kebijakan yang lebih proporsional agar selaras dengan prinsip kemanusiaan dan konstitusi.
Rifki Surya Naufal - Personal Name
SKRIPSI HTN 702
345
Text
Indonesia
2025
serang
LOADING LIST...
LOADING LIST...