Teddy Syah Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2025 monographic id Indonesia

Text

xiv + 122 hlm.; 18 x 25 cm Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik korupsi di Indonesia yang telah mengakar dan menimbulkan dampak serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan hukum, melemahkan sistem pemerintahan. Sebagai respon atas kondisi tersebut, negara membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-undang No 30 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Perubahan ini membawa konsekuensi besar, baik dari segi struktur kelembagaan maupun kewenangan KPK, termasuk pembentukan Dewan Pengawas serta alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kewenangan KPK dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK? 2. Bagaimana kewenangan KPK dalam perspektif siyasah dusturiyah? Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui kewenangan KPK dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. 2. Untuk mengetahui kewenangan KPK dalam perspektif siyasah dusturiyah Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian yuridis normatf dan pendekatan penelitian perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah undang- undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data (library research) dengan melakukan kajian pustaka dan teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif. KPK memiliki mandat strategis dalam pencegahan korupsi melalui LHKPN, pengendalian gratifikasi dan pendidikan antikorupsi instrumen ini sudah sesuai dengan siyasah dusturiyah (saddu dharā’i). Koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum lain bertujuan menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat KPK dalam hal kerja sama dan sesuai dengan siyasah dusturiyah. Monitoring oleh KPK menjadi jembatan antara pencegahan dan penindakan. KPK memiliki kewenangan dalam menangani korupsi besar melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Batasan seperti izin dan pemberlakuan SP3, hal ini dinilai dapat memperlambat penindakan. Padahal penegakan hukum oleh KPK adalah bagian dari amanah dan keadilan. Yang di dalam perspektif siyasah dusturiyah adalah ta’addud al sulthah berarti tumpah tindih kewenangan yang terjadi tidak sesuai dengan siyasah dusturiyah. Kewenangan KPK 342 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 714 SKRIPSI HTN 714 My Library SKRIPSI HTN 714 31794 2026-05-26 10:25:54 2026-05-26 10:44:19 machine generated