Detail Cantuman Kembali
Analisis Kesesuaian Akad Pada Bank Sampah Menurut Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Di Bank Sampah Cahaya Wali Kecamatan Carenang.
- Bagikan:
Bank sampah merupakan inovasi sosial dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas yang mengubah sampah menjadi aset bernilai ekonomi. Dengan meningkatnya volume sampah nasional dan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang terjadi dalam pengelolaan sampah tidak bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Bank Sampah Cahaya Wali di Kecamatan Carenang menjadi fokus penelitian karena menunjukkan praktik operasional yang unik dan berpotensi menimbulkan persoalan kesesuaian akad dalam transaksi yang dilakukan antara pengurus dan nasabah. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok, yaitu: Bagaimana pelaksanaan transaksi akad Bai' Al-Muajjal di Bank Sampah Cahaya Wali Kecamatan Carenang? Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad Bai' Al-Muajjal yang terjadi di Bank Sampah Cahaya Wali Kecamatan Carenang? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan transaksi akad Bai' Al-Muajjal yang diterapkan di Bank Sampah Cahaya Wali Kecamatan Carenang. Untuk menganalisis praktik akad Bai' Al-Muajjal di Bank Sampah Cahaya Wali Kecamatan Carenang berdasarkan prinsip dan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan nasabah, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap catatan transaksi dan peraturan terkait. Data dianalisis secara deskriptif analitis dengan membandingkan praktik empiris di lapangan dengan ketentuan normatif dalam Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI. Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil bahwa praktik transaksi yang terjadi secara substansi adalah Bai' Al-Muajjal (jual beli tunda), namun hukumnya adalah fasid (rusak). Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli, yaitu adanya unsur gharar (ketidakjelasan) pada harga konversi sembako, pelanggaran prinsip 'an tarāḍin minkum akibat adanya unsur paksaan (ikrah) dalam pengambilan sembako, serta adanya praktik akl al-mal bi al-batil (memakan harta secara batil) melalui pemotongan dana operasional tanpa kesepakatan yang transparan.
Eka Fitriyana Putri - Personal Name
SKRIPSI HES 1042
2x4.21
Text
Indonesia
2025
serang
xii + 109 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...