Aan Darwati Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2025 monographic id Indonesia

Text

xiv + 68 hlm.; 18 x 25 cm Transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah merupakan salah satu solusi pembiayaan yang banyak diminati masyarakat karena kemudahan dan kecepatan prosesnya. Namun, praktik ini tidak lepas dari berbagai risiko, salah satunya resiko kerusakan barang jaminan emas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang serta mengkaji perlindungan tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang? 2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas dalam persfektif hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999? Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Kepandean Serang. 2. Untuk mengkaji Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Gadai Emas dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris dan perundang-undangan yaitu menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang, Staff dan Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kepandean dan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur lainnya. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang diterapkan melalui perlindungan preventif berupa transparansi informasi, kejelasan akad, pemeriksaan barang jaminan, dan sistem penyimpanan yang aman; serta perlindungan kuratif berupa mekanisme penanganan kerusakan barang, pemberian ganti rugi berupa, perbaikan barang jaminan atau pergantian sesuai kesepakatan dan penyelesaian sengketa atau permasalahan diselesaikan melalui musyawarah. (2) Perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah sesuai dengan prinsip amanah, larangan gharar, dan keadilan ('adl) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn, sementara dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah memenuhi hak-hak konsumen atas informasi, kompensasi, dan keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7. GADAI EMAS 2x4.225 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HES 1039 SKRIPSI HES 1039 My Library SKRIPSI HES 1039 31751 2026-05-13 11:32:56 2026-05-13 11:42:24 machine generated