Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Farhan Ali Fadillah Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2025 monographic id Indonesia

Text

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik akad Muzara’ah di Desa Kadubale, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, yang masih dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, namun tetap menjadi sistem kerjasama penting antara pemilik lahan dan petani penggarap. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil akad Muzara’ah di desa tersebut serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap praktik tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini: 1. Bagaimana penerapan bagi hasil akad muzara'ah pada penggarap sawah dan pemilik lahan di Desa Kadubale Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang. 2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap penerapan akad muzaraah pada petani penggarap sawah dan pemilik lahan di Desa Kadubale Kec. Banjar Kab. Pandeglang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad Muzara’ah, dampaknya terhadap pemilik lahan dan penggarap, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum, filosofis, sejarah, dan ushul fiqh. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pemilik lahan, petani, tokoh agama, serta aparat desa. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teori implementasi, teori maslahah, dan teori ‘Urf sebagai kerangka kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Muzara’ah di Desa Kadubale dilaksanakan dengan asas saling percaya, di mana pemilik lahan menyediakan tanah, bibit, dan pupuk, sedangkan petani menyumbangkan tenaga dan keahlian. Hasil panen umumnya dibagi secara adil dengan sistem 50:50. Dari perspektif hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 85/2012, praktik tersebut pada dasarnya sah karena memenuhi unsur kerelaan, kejelasan objek, serta tidak mengandung gharar maupun riba. Namun, kelemahan terletak pada aspek administratif, yakni ketiadaan akad tertulis dan saksi yang berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui pencatatan akad secara tertulis serta sosialisasi hukum ekonomi syariah agar pelaksanaan Muzara’ah lebih sesuai dengan tuntunan syariah dan mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad Muzara’ah terhadap Petani Penggarap Sawah dan Pemilik Lahan Berdasarkan Fatwa Dsn MUI No.85/2X4.24 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HES 1038 SKRIPSI HES 1038 My Library SKRIPSI HES 1038 31748 2026-05-13 09:54:16 2026-05-13 10:47:36 machine generated