<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" ID="31736">
<titleInfo>
<title>Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas Kerusakan Barang oleh Pengiriman 
(Studi Kasus PT.J&#38;T Express Drop Point Cibodas Kota Tangerang)</title>
</titleInfo>
<name type="Personal Name" authority="">
<namePart>Adam Syah Malik</namePart>
<role><roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm></role>
</name>
<typeOfResource manuscript="yes" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">bibliography</genre>
<originInfo>
<place><placeTerm type="text">Serang Banten</placeTerm></place>
<publisher></publisher>
<dateIssued>2025</dateIssued>
<issuance>monographic</issuance>
<edition></edition>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code">id</languageTerm>
<languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="gmd">Text</form>
<extent>xv + 82 hlm.; 18 x 25 cm</extent>
</physicalDescription>
<note>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap 
konsumen atas kerusakan barang yang dilakukan oleh jasa pengiriman PT. J&#38;T Express 
Drop Point Cibodas Kota Tangerang ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Latar belakang 
penelitian ini berawal dari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kegiatan 
pengiriman barang, seperti keterlambatan, kehilangan, maupun kerusakan barang yang 
dapat merugikan konsumen. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai 
sejauh mana tanggung jawab jasa pengiriman dalam memberikan perlindungan hukum 
terhadap konsumen, baik menurut perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang 
berlaku di Indonesia. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah: Bagaimana bentuk perlindungan 
hukum dan penyelesaian terhadap kerusakan barang oleh jasa pengiriman PT. J&#38;T 
Express DP Cibodas Tangerang ditinjau dari Hukum Islam dan Bagaimana bentuk 
perlindungan hukum dan penyelesaian terhadap kerusakan barang oleh jasa pengiriman 
PT. J&#38;T Express DP Cibodas Tangerang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan 
jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak J&#38;T Express 
DP Cibodas Kota Tangerang, konsumen, serta analisis terhadap dokumen dan literatur 
yang relevan. Data primer dikumpulkan secara langsung dari hasil observasi dan 
wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, peraturan 
perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan perlindungan 
konsumen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif Hukum Islam, kegiatan 
pengiriman barang di PT. J&#38;T Express termasuk dalam akad Ijarah (sewa jasa) yang 
telah memenuhi rukun dan syarat sahnya. Tanggung jawab perusahaan terhadap 
kerusakan barang termasuk dalam konsep dhaman itlaf (ganti rugi karena kerusakan) 
dan dhaman ‘aqdin (ganti rugi karena akad). Dengan demikian, pihak J&#38;T Express 
telah melaksanakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagaimana 
diajarkan dalam hukum Islam. Sedangkan dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, J&#38;T Express telah melaksanakan 
kewajiban sebagai pelaku usaha dengan memberikan hak-hak konsumen seperti jaminan 
keamanan, informasi yang benar, dan kompensasi atas kerugian. Namun demikian, 
masih terdapat kendala dalam hal kecepatan dan besaran ganti rugi yang terkadang 
belum sebanding dengan nilai kerugian konsumen. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan perlindungan hukum 
terhadap konsumen di PT. J&#38;T Express DP Cibodas Tangerang secara umum telah 
berjalan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam maupun ketentuan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun 
demikian, diperlukan perbaikan dalam mekanisme klaim dan peningkatan transparansi 
informasi agar perlindungan terhadap konsumen dapat terlaksana secara lebih optimal.</note>
<subject authority=""><topic>PERLINDUNGAN KONSUMEN</topic></subject>
<classification>380</classification><identifier type="isbn"></identifier><location>
<physicalLocation>UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat</physicalLocation>
<shelfLocator>SKRIPSI HES 1036</shelfLocator>
<holdingSimple>
<copyInformation>
<numerationAndChronology type="1">SKRIPSI HES 1036</numerationAndChronology>
<sublocation>My Library</sublocation>
<shelfLocator>SKRIPSI HES 1036</shelfLocator>
</copyInformation>
</holdingSimple>
</location>
<recordInfo>
<recordIdentifier>31736</recordIdentifier>
<recordCreationDate encoding="w3cdtf">2026-05-11 10:41:41</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="w3cdtf">2026-05-11 10:45:39</recordChangeDate>
<recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo></mods></modsCollection>