Detail Cantuman Kembali
Analisis Kebijakan Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 (Studi Kasus Kecamatan Serang Kota Serang Banten)
- Bagikan:
Kemiskinan adalah isu sosial yang rumit dan memiliki banyak dimensi, Berbagai faktor berkontribusi secara signifikan dalam menentukan seberapa efektif kebijakan sosial dalam menanggulagi tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Rumusan masalah penelitian ini 1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Serang dalam menghadapi kemiskinan serta apa saja faktor penghambat penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Serang. 2) Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Sosial Kota Serang dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan pandangan Siyasah Dusturiyah dalam hal ini. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Serang dan faktor penghambat penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Serang. 2)Untuk mengidentifikasi kebijakan Dinas Sosial Kota Serang dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Serang berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan pandangan Siyasah Dusturiyah dalam hal ini Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan metode Yuridis-Empiris dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan Dinas Sosial terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Serang selaras dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2011. Dari penelitian ini menunjukan. 1) Perda No 3 tahun 2011 memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur perencanaannya, serta selaras dengan UU No 13 Tahun 2011, faktor penghambat penanggulanggan kemiskinan di Kecamatan Serang terlihat pada aspek anggaran yang tidak memadai dan sisem birokrasi yang berbelit yang menimbulkan ketidakpuasan warga Kecamatan Serang. 2) Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Kota telah menunjukan upaya nyata dengan adanya program yang dilaksanakan dan selaras dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2011, kerja sama antar instansi dan pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan, tidak boleh hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah, agar tercipta nilai nilai siyasah dusturiyah
Ivana Hamida - Personal Name
SKRIPSI HTN 698
342
Text
Indonesia
2025
serang
xviii + 95 hlm.: 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...