Novantia Rahma Ramadhani Primary Author mixed material bibliography serang 2025 monographic id Indonesia

Text

xvi + 86 hlm.: 18 x 25 cm Kabupaten Layak Anak merupakan sebuah sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan memberikan perlindungan khusus secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Penelitian ini membahas tentang kebijakan mengenai kabupaten layak anak yang sudah dilakukan di kecamatan Tigaraksa dan kecamatan Balaraja. Rumusan masalah penelitian ini ialah: 1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja ? 2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja ? Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya: 1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perda kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja. 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap Implementasi Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Dengan lokasi penelitian di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Proses implementasi perda mengenai kebijakan KLA di kecamatan Tigaraksa dan kecamatan Balaraja sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan indikator-indikator kabupaten layak anak seperti adanya program forum anak di setiap kecamatan, melakukan program sosialisasi, program Jaminan Kesehatan Anak (JKN), penyediaan 4 bus sekolah gratis yang ada di Kecamatan Tigaraksa. 2. Berdasarkan pelaksanaannya terdapat faktor pendukung terhadap Implementasi Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2022 di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja yaitu keterlibatan aktif pemerintah daerah, kemitraan dengan lembaga dan organisasi, dan sumber daya yang memadai. Adapun faktor penghambatnya seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antarlembaga dan anggaran atau alokasi dana yang terbatas. 348 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 696 SKRIPSI HTN 696 My Library SKRIPSI HTN 696 31640 2026-04-07 15:04:54 2026-05-04 15:48:58 machine generated