Siti Nabila Utami Dewi Primary Author mixed material bibliography serang 2025 monographic id Indonesia

Text

xiii + 174 hlm.; 18 x 25 cm Penegakan hukum yang efektif dan efisien mendorong Mahkamah Agung (MA) RI untuk mengimplementasikan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik melalui PERMA No. 1 Tahun 2019. Sebagai bagian dari reformasi ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang mengembangkan aplikasi ONETUN untuk meningkatkan pelayanan publik, meskipun terdapat kendala dalam penerapannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme pengaturan PERMA No. 1 tahun 2019 terkait administrasi perkara dan persidangan secara elektronik? 2. Bagaimana relevansi PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dengan konsep penerapan good governance di peradilan? 3. Bagaimana pelaksanaan prinsip berperkara melalui aplikasi ONETUN berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2019 di PTUN Serang perspektif good governance dan maṣlaḥah mursalah? Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui mekanisme pengaturan PERMA No. 1 tahun 2019 terkait administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. 2. Untuk mengetahui relevansi PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dengan konsep penerapan good governance di peradilan. 3. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip berperkara melalui aplikasi ONETUN berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2019 di PTUN Serang perspektif good governance dan maṣlaḥah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dari wawancara dan data sekunder dari literatur yang relevan. Dari penelitian skripsi ini penulis simpulkan bahwa: Mekanisme pengaturan PERMA No. 1 tahun 2019 merupakan kerangka hukum yang menyeluruh untuk administrasi perkara dan persidangan elektronik di peradilan Indonesia. Regulasi ini secara spesifik mengatur seluruh tahapan berperkara, mulai dari pendaftaran (e-Filing), pembayaran (e-Payment), pemanggilan dan pemberitahuan (e-Summon), hingga proses persidangan (e-Litigation) dan penyampaian putusan. Pengaturan ini mendukung modernisasi sistem peradilan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. 2. Relevansi PERMA No. 1 Tahun 2019 menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip good governance (good governance) dalam konteks peradilan. Kebijakan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi pelayanan melalui digitalisasi administrasi dan persidangan. 3. Pelaksanaan prinsip berperkara melalui aplikasi ONETUN berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 di PTUN Serang terwujud nyata dan selaras dengan prinsip good governance dan maṣlaḥah mursalah. Fitur-fitur yang disediakan, seperti E-BaskaraTUN dan E-Pantun, telah terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan di PTUN Serang, sejalan dengan prinsip good governance. Lebih lanjut, dari sudut pandang maṣlaḥah mursalah, ONETUN membawa kemaṣlahatan signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam hal kemudahan akses keadilan dan penghematan biaya, yang memberikan manfaat luas bagi para pihak. 342 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 688 SKRIPSI HTN 688 My Library SKRIPSI HTN 688 31506 2026-03-02 14:27:25 2026-03-02 14:33:20 machine generated