Qadari Subhi Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2025 monographic id Indonesia

Text

xiii + 96 hlm.; 18 x 25 cm Indonesia merupakan negara dengan penganut agama dan aliran kepercayaan yang beragam yang berakibat pada munculnya praktik perkawinan beda agama. Hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang kecuali dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama. Mahkamah Agung melarang pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023. Aturan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi anak berkaitan dengan kedudukan dan hak yang dimilikinya. Yang menjadi rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana analasisis SEMA No. 2 Tahun 2023 ditinjau dari interpretasi sistematis? dan (2) Apa implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap kedudukan dan hak keperdataan anak perkawinan beda agama? Tujuan penelitian ialah: (1) untuk mengkaji SEMA No.2 Tahun 2023 dari aspek yuridis ditinjau berdasarkan interpretasi sistematis dan (2) untuk mengidentifikasi implikasinya terhadap kedudukan dan hak keperdataan anak perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) menggunakan teknik analitis deskriptif. Berdasarkan analisis sistematis terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023, larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama memiliki konsistensi logis dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang ditujukan kepada perkawinan beda agama yang diajukan oleh umat Islam dan merupakan inkonsistensi serta kontradiksi hukum dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan apabila diberlakukan terhadap semua agama tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan hukum agamanya. SEMA No. 2 Tahun 2023 berimplikasi terhadap kedudukan dan hak keperdataan anak berupa pencatatan sipil dan waris tetapi tidak berimplikasi terhadap hak pemeliharaan dan nafkah. Kedudukannya menjadi dipersamakan dengan anak luar kawin dan akta kelahiran hanya memuat nama ibu tanpa nama ayah. Dalam kewarisan perdata tunduk kepada ketentuan Pasal 862 s.d. Pasal 873 KUHPerdata dan secara kewarisan Islam disyaratkan harus ada hubungan nasab dengan ayah melalui perkawinan yang sah, serta antara anak dengan pewaris tidak terdapat perbedaan agama. Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan menafkahi anak perkawinan beda agama. PERKAWINAN BEDA AGAMA 346.01 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 707 SKRIPSI HKI 707 My Library SKRIPSI HKI 707 31490 2026-02-26 13:41:22 2026-02-26 13:58:16 machine generated