Rohim Primary Author mixed material bibliography serang 2025 monographic id Indonesia

Text

xix + 490 hlm.; 18 x 25 cm Nikah mut'ah adalah pernikahan kontrak yang disepakati antara pria dan wanita dengan jangka waktu tertentu, di mana kedua belah pihak menentukan mahar dan durasi kontrak tersebut, secara terminology nikah mut'ah berarti pernikahan kesenangan atau kenikmatan karena tujuan utamanya adalah untuk kesenangan seksual semata, bukan untuk membangun keluarga jangka panjang. Dalam praktiknya di masyarakat, terdapat kesenjangan pemahaman dan implementasi antara ketentuan hukum Islam sunni dan syi’ah yang dilihat dari segi Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (yaitu tentang nikah mut’ah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan tinjauan kedua sistem hukum tersebut serta implementasinya di Desa Tugu Selatan Puncak Cisarua Bogor Jawa Barat yang masih memperaktikan tentang nikah mut’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepal Desa dan perangkat Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor, Penghulu/Tokoh Agama Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor, serta pasangan yang melakukan/memperaktikan nikah mut’ah Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap literatur fiqh, peraturan perundang undangan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara substantif, baik hukum Islam (KHI Pasal 119) maupun hukum positif memiliki kesamaan dalam mendefinisikan nikah mut’ah, yaitu pernikahan kontrak yang disepakati antara pria dan wanita dengan jangka waktu tertentu, di mana kedua belah pihak menentukan mahar dan durasi kontrak tersebut. 2) Dalam implementasinya, terdapat perbedaan fokus. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur nikah mut'ah karena praktik tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam di Indonesia, yang mayoritas menganut mazhab Sunni, dan pandangan hukum positif Indonesia-pun nikah mut'ah (atau kawin kontrak) tidak diakui juga karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pernikahan ini juga dinilai bertentangan dengan ajaran Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkannya 3) Faktor kesenjangan utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum nikah mut’ah, lemahnya koordinasi dan integrasi data dari pemerintah, serta adanya tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong pasangan untuk nikah mut’ah secara secara diam diam. 2x4.3 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat TESIS HKI 101 TESIS HKI 101 My Library TESIS HKI 101 31442 2026-02-23 13:13:02 2026-02-23 13:13:14 machine generated