Eva Yuliana Primary Author mixed material bibliography serang 2025 monographic id Indonesia

Text

xiv + 96 hlm.; 18 x 25 cm Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, terkait pengelolaan tanah wakaf. Di desa tersebut terdapat sebuah tanah wakaf yang, meskipun sudah diberikan oleh wakif, namun belum memiliki akta ikrar wakaf yang sah. Padahal, secara administrasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanah wakaf seharusnya memiliki sertifikat yang jelas untuk memastikan legalitasnya dan mencegah potensi sengketa di masa depan. Tanpa adanya akta ikrar wakaf dan sertifikasi tanah, status hukum tanah tersebut menjadi rentan terhadap klaim dari pihak-pihak lain, yang dapat merugikan umat dan menghambat pemanfaatannya secara optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme nadzir dalam mengelola dan memerdayakan tanah wakaf di kp. cijeruk desa cijeruk kec. kibin kab. serang banten tersebut?, 2. Bagaimana kinerja seorang nadzir wakaf dalam perspektif Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang tanah wakaf? Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui mekanisme nadzir dalam mengelola dan memerdayakan tanah wakaf di kp. cijeruk desa cijeruk kec. kibin kab. serang banten, 2. Untuk mengetahui kinerja seorang nadzir wakaf dalam perspektif Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus atau field research, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis yang digunakan adalah analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Mekanisme yang digunakan oleh nadzir dalam mengelola dan memperdayakan wakaf yaitu dengan beberapa langkah, pertama nadzir melakukan perencanaan awal, kemudian penyusunan struktur kepengurusan lahan parkir, kemudian pelaksanaan awal dengan warga sekitar dengan melakukan pembukaan lahan yang telah terbengkalai, setelah itu pembangunaan fasilitas dasar untuk pemberdayaan tanah wakaf menjadi lahan parkir. 2. Pengelolaan tanah wakaf di Cijeruk melanggar beberapa ketentuan UU No. 41 Tahun 2004, seperti tidak adanya rencana pengelolaan tertulis, tidak adanya pelaporan ke BWI, serta perubahan fungsi tanah tanpa persetujuan wakif. Selain itu, pengelolaan gotong royong tidak dilengkapi pelatihan atau teknologi yang memadai, dan tanah wakaf belum tersertifikasi, berisiko menimbulkan sengketa di masa depan. 2x4.252 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 701 SKRIPSI HKI 701 My Library SKRIPSI HKI 701 31183 2025-12-22 11:29:16 2025-12-22 11:29:33 machine generated