Detail Cantuman Kembali
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Terhadap Intervensi Lembaga Kepresidenan di Indonesia Perspektif Hukum Pemerintahan Islam
- Bagikan:
Pemilihan Umum menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi yang
menuntut setiap lembaga negara, termasuk Presiden, untuk bersikap netral dan
menjunjung tinggi integritas. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai
bentuk intervensi dari Presiden yang berpotensi mengganggu prinsip-prinsip
dasar Pemilu yang bebas dan adil. Ketidakjelasan dan ketiadaan pengaturan
hukum yang spesifik mengenai kekuasaan Lembaga Presiden inilah yang
melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana urgensi
pembentukan Undang-Undang Terhadap Intervensi Lembaga Kepresidenan di
Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam? 2. Bagaimana implikasi
tidak adanya Undang-Undang Terhadap Intervensi Lembaga Kepresidenan di
Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam?
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Menganalisis urgensi
pembentukan Undang-Undang Terhadap intervensi Lembaga Kepresidenan di
Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam. 2. Menganalisis implikasi
tidak adanya Undang-Undang Terhadap Intervensi Lembaga Kepresidenan di
Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam.
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang
dilakukan berdasarkan pustaka (library research), bahan hukum utama dengan
cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan
Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 1. Urgensi pembentukan
Undang-Undang terhadap intervensi Lembaga Kepresidenan di Indonesia
perspektif Hukum Pemerintahan Islam antara lain untuk membatasi kekuasaan
Presiden dalam melakukan intervensi salah satunya pada Pelaksanaan Pemilu,
keterlibatan Presiden baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam
pelaksanaan Pemilu di Indonesia berpotensi mengancam netralitas, keadilan,
dan independensi penyelenggara Pemilu. 2. Implikasi tidak adanya UndangUndang Terhadap Intervensi Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif
Hukum Pemerintahan Islam antara lain sangat bertentangan dengan
pemerintahan dalam Islam dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan
perbuatan yang di haramkan, serta tidak mencerminkan prinsip kesetaraan
apabila Presiden mendukung salah satu peserta Pemilu.
Fazar Zikri - Personal Name
SKRIPSI HTN 676
2x6.22
Text
Indonesia
2025
Serang Banten
xiv + 79 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...