Fazar Zikri Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2025 monographic id Indonesia

Text

xiv + 79 hlm.; 18 x 25 cm Pemilihan Umum menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi yang menuntut setiap lembaga negara, termasuk Presiden, untuk bersikap netral dan menjunjung tinggi integritas. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk intervensi dari Presiden yang berpotensi mengganggu prinsip-prinsip dasar Pemilu yang bebas dan adil. Ketidakjelasan dan ketiadaan pengaturan hukum yang spesifik mengenai kekuasaan Lembaga Presiden inilah yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana urgensi pembentukan Undang-Undang Terhadap Intervensi Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam? 2. Bagaimana implikasi tidak adanya Undang-Undang Terhadap Intervensi Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam? Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Terhadap intervensi Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam. 2. Menganalisis implikasi tidak adanya Undang-Undang Terhadap Intervensi Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan pustaka (library research), bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 1. Urgensi pembentukan Undang-Undang terhadap intervensi Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam antara lain untuk membatasi kekuasaan Presiden dalam melakukan intervensi salah satunya pada Pelaksanaan Pemilu, keterlibatan Presiden baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia berpotensi mengancam netralitas, keadilan, dan independensi penyelenggara Pemilu. 2. Implikasi tidak adanya UndangUndang Terhadap Intervensi Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam antara lain sangat bertentangan dengan pemerintahan dalam Islam dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan perbuatan yang di haramkan, serta tidak mencerminkan prinsip kesetaraan apabila Presiden mendukung salah satu peserta Pemilu. 2x6.22 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 676 SKRIPSI HTN 676 My Library SKRIPSI HTN 676 31167 2025-12-17 10:02:01 2025-12-17 10:13:34 machine generated