Detail Cantuman Kembali
Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata (Studi Kasus Perlindungan Hukum di Desa Wisata Tanjung Jaya)
- Bagikan:
Desa Wisata Tanjung Jaya merupakan komunitas yang terdiri dari masyarakat Desa Tanjung Jaya yang saling berinteraksi secara langsung dalam mengelola potensi wisata dengan memberdayakan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan dari pengelolaan dan pengembangan desa wisata, penyelenggaraan Desa Wisata Tanjung Jaya harus sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata di Desa Wisata Tanjung Jaya? 2. Bagaimana dampak hukum dari Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata terhadap masyarakat Desa Tanjung Jaya? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata di Desa Wisata Tanjung Jaya, dan 2. Untuk mengetahui bagaimana dampak hukum dari Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan desa wisata terhadap masyarakat Desa Tanjung Jaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study) dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder dari buku, sumber hukum, jurnal penelitian, skripsi, internet dan data data lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pandeglang No. 12 Tahun 2021 di Desa Wisata Tanjung Jaya masih kurang maksimal, masih terjadi ketidakkonsistenan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan yang diakibatkan oleh terbatasnya SDM pengurus dan kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa. Dari segi dampak hukum, peraturan ini memberikan beberapa manfaat penting bagi masyarakat Desa Tanjung Jaya. pertama, peraturan ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dengan pengakuan sah terhadap status Desa Tanjung Jaya sebagai desa wisata. Kedua, peraturan ini memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat Desa Tanjung Jaya yang menjamin bahwa masyarakat dilindungi secara utuh hak dan kewajibannya dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Ketiga, pemberlakuan peraturan ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Tanjung Jaya kini mempunyai akses terhadap pelatihan, promosi, dan peluang kerja sama usaha.
Muhamad JJeri Tri Subakti - Personal Name
SKRIPSI HTN 675
342
Text
Indonesia
2025
serang
xiii + 91 hlm.: 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...