Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Rohyan Hakim Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2025 monographic id Indonesia

Text

xiii + 123 hlm.; 18 x 25 cm Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016 memberi kesempatan anak hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Meski dinilai progresif, pembatasan ini menimbulkan pertanyaan keadilan, terutama bagi anak yang ingin mempertahankan identitas kedua orang tuanya. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini perlu dikaji karena prinsip keadilan Islam menekankan perlindungan hak anak sebagai kelompok rentan. Jika pembatasan ini mengabaikan tujuan syariah seperti hifz al-nasl, maka perlu dievaluasi apakah putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan substantif atau belum. Rumusan masalah Penelitian ini adalah: 1. bagaimana pengaturan kewarganegaraan ganda dalam hukum positif di Indonesia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016? 2. bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengaturan kewarganegaraan ganda berdassarkan putusan mahkamah konstitusi No.80/PUU-XIV/2016? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan kewarganegaraan ganda dalam hukum positif di Indonesia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengaturan kewarganegaraan ganda berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No.80/PUU-XIV/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan, metode penelitian kualitatif deskriptif dan analisis normatif terhadap dokumen hukum, putusan MK, serta literatur yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen, analisis putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV/2016, serta kajian teoritis mengenai prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 80/PUU XIV/2016 membuka fleksibilitas bagi anak hasil perkawinan campuran untuk mempertahankan kewarganegaraan meski terlambat secara administratif. Namun, hambatan seperti kurangnya sosialisasi dan prosedur yang rumit masih menjadi kendala. Diperlukan evaluasi kebijakan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, dan penguatan prinsip mas’uliyah (tanggung jawab negara), hurriyah (kebebasan dan perlindungan hak), serta musawah (persamaan hak), agar sistem kewarganegaraan lebih inklusif dan adil. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/Kewarganegaraan, Siyasah Dusturiyah 323.6 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 674 SKRIPSI HTN 674 My Library SKRIPSI HTN 674 31147 2025-11-20 16:47:49 2025-11-20 16:56:20 machine generated