Detail Cantuman Kembali
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Kabupaten Pandeglang pada Pemilu Umum Serentaka Tahun 2024 Presfektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Pandeglang)
- Bagikan:
Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sering menimbulkan pertanyan di tengah masyarakat. Tak sedikit masyarakat menilai bahwa pihak berwenang
tak serius dalam menganani hal tersebut. Oleh sebab itu, penelitian
ini akan mengupas tuntas hal tersebut.
Rumusan masalah penelitianya adalah: (1) Bagaimana mekanisme
penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas
ASN di Kabupaten Pandeglang? (2) Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah
terhadap penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran
netralitas ASN di wilayah Kabupaten Pandeglang?
Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: (1) Untuk
mengidentifikasi bagaimana mekanisme penegakan hukum
Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di
Kabupaten Pandeglang. (2) Untuk menganalisis bagaimana
pandangan Fiqh Siyasah terhadap penegakan hukum Bawaslu
dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten
Pandeglang.
Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian
hukum empiris, dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam
penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer
dan data sekunder. Data primer di dapatkan dari wawancara
sedangkan data sekunder di dapatkan dari buku, jurnal, internet,
dan skripsi terdahulu.
Implementasi sanksi seringkali tidak efektif karena
lemahnya tindak lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
dan budaya hukum masyarakat yang permisif. Bawaslu memiliki
mekanisme penegakan hukum yang jelas untuk pelanggaran
netralitas ASN, termasuk rekomendasi sanksi dan kerja sama
dengan instansi terkait. Dari perspektif Fikih Siyasah, penegakan
hukum ini sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), amanah (al
amanah), dan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
adil (jalb al-maslahah wa daf al-mafsadah). Diperlukan optimalisasi pengawasan dan peningkatan pemahaman akan pentingnya netralitas ASN untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat.
Muhamad Haris Solahudin - Personal Name
SKRIPSI HTN 673
323.5
Text
Indonesia
2025
Serang Banten
xiii + 110 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...