Muhamad Haris Solahudin Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2025 monographic id Indonesia

Text

xiii + 110 hlm.; 18 x 25 cm Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sering menimbulkan pertanyan di tengah masyarakat. Tak sedikit masyarakat menilai bahwa pihak berwenang tak serius dalam menganani hal tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengupas tuntas hal tersebut. Rumusan masalah penelitianya adalah: (1) Bagaimana mekanisme penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Pandeglang? (2) Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di wilayah Kabupaten Pandeglang? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: (1) Untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Pandeglang. (2) Untuk menganalisis bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan dari wawancara sedangkan data sekunder di dapatkan dari buku, jurnal, internet, dan skripsi terdahulu. Implementasi sanksi seringkali tidak efektif karena lemahnya tindak lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan budaya hukum masyarakat yang permisif. Bawaslu memiliki mekanisme penegakan hukum yang jelas untuk pelanggaran netralitas ASN, termasuk rekomendasi sanksi dan kerja sama dengan instansi terkait. Dari perspektif Fikih Siyasah, penegakan hukum ini sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), amanah (al amanah), dan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil (jalb al-maslahah wa daf al-mafsadah). Diperlukan optimalisasi pengawasan dan peningkatan pemahaman akan pentingnya netralitas ASN untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat. Netralitas ASN, Fikih Siyasah 323.5 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 673 SKRIPSI HTN 673 My Library SKRIPSI HTN 673 31126 2025-11-18 10:18:54 2025-11-18 10:30:07 machine generated