Ujeg Risqi Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2025 monographic id Indonesia

Text

xiii + 93 hlm.; 18 x 25 cm Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam berpolitik khususnya hak pilih pada pilkada serentak termasuk penyandang disabilitas. pemberian hak pilih untuk penyandang disabilitas masih dianggap tabu oleh masyarakat bahkan menimbulkan kontroversi. Adanya kontroversi tersebut, dapat menyebabkan terhambatnya penyaluran hak pilih penyandang disabilitas mental. Sehingga, dibutuhkan upaya-upaya dari KPU untuk memberikan kepastian tersalurkannya suara dari penyandang disabilitas. Rumusan masalah dari Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Ketentuan Pemenuhan Hak Disabilitas Pada Pilkada. Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13. 2) Bagaimana Faktor-faktor Menghambat Dalam Pelaksanaan Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas. 3) Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Pada Pilkada 2024 di Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Kota Serang Banten Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk Mengetahui Ketentuan Pemenuhan Hak Disabilitas Pada Pilkada. Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13. 2) Untuk Mengetahui Faktor-faktor Menghambat Dalam Pelaksanaan Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas. 3) Untuk Mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Pada Pilkada 2024 di Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Kota Serang Banten Metode Penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah metode Kualitatif dengan Jenis penelitian lapangan (field research), yang bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi dengan bantuan macam-macam materi yang berkaitan dengan pilkada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2016 pasal13 pada Pemilihan Pilkada Serentak 2024 di Kelurahan Dalung Kota Serang sudah sesuai dengan amanat undang-undang mengenai penyandang disabilitas. KPU telah melakukan beberapa langkah seperti memperbarui data pemilih, menyosialisasikan pemilu kepada penyandang disabilitas, dan menyediakan aksesabilitas. Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih, menyampaikan aspirasi politik, bergabung dalam organisasi, mendapatkan informasi yang aksesibel, dan mendapatkan akomodasi yang layak Namun, ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan UU tersebut. Pemerintah Kota Serang kurang memperhatikan kelompok disabilitas, ada kurangnya data konkret antara KPU dan Dinas Sosial, dan tidak ada sosialisasi mengenai kriteria lokasi TPS yang ramah disabilitas. Selain itu, masih ada kekurangan program khusus untuk pengadaan barang seperti kursi roda, dan penerimaan masyarakat terhadap disabilitas rendah. KPU Kota Serang telah melakukan pemutakhiran data pemilih untuk memastikan penyandang disabilitas terdaftar, sosialisasi teknis pemilu, penyediaan aksesibilitas di TPS, dan pelayanan jemput bola bagi pemilih yang tidak bisa datang ke TPS. Semua upaya ini merupakan langkah penting dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas dan layak mendapatkan apresiasi Hak pilih disabilitas dalam pemilu 323 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 668 SKRIPSI HTN 668 My Library SKRIPSI HTN 668 31099 2025-11-04 15:48:50 2026-03-02 14:32:53 machine generated