Tiara Zulfa Sarra Primary Author mixed material bibliography serang 2025 monographic id Indonesia

Text

xiii + 76 hlm.; 18 x 25 cm eran penting kelurahan dalam pemerintahan daerah Pemerintah Daerah memastikan kualitas kehidupan masyarakat untuk memenuhi kewajiban daerah. Pada pengelolaan keuangan atau asetnya melalui APBN pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Permendagri No. 3 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Aset kelurahan, pengelolaan aset kelurahan adalah kegiatan penatausahaan keuangan kelurahan.Pengelolaan aset yang efektif dan adanya juga proses pengelolaan kelurahan yang dilakukan oleh warga setempat. perspektif Siyasah Maliyah. Menurut definisinya, siyasah adalah suatu sistem yang dibangun berdasarkan syariat Islam untuk mengelola pemerintahan suatu negara dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat atau rakyat. Perumusan masalah dari peneliti ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana peran strategis Kepala Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang dalam manajemen aset kelurahan?. 2) Bagaimana perspektif siyasah maliyah manajemen aset kekyaan Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk 1) Menjelaskan dan menganalisis peran strategis Kepala Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang dalam manajemen aset kelurahan. 2) Untuk mengkaji persepektif siyasah maliyah terhadap manajemen aset di Kelurahan Cipocok Jaya. Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti terjun langsung kelapangan, dengan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi dengan cara menganalisis, mencatat, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses penelitian tersebut. Yakni dalam hal ini objek penelitianya adalah Kantor kelurahan Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 1. Pengelolaan ini mencakup serangkaian aktivitas detail seperti perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga pelaporan. Dalam praktiknya, Kepala Kelurahan, seperti di Cipocok Jaya, menghadapi tantangan klaim aset yang diatasi melalui kerja sama inventarisasi data dengan BAPEDA Kota Serang, menunjukkan kesesuaian peran mereka dengan peraturan. 2. Pengaturan dalam Siyâsah Mâliyah berpusat pada kemaslahatan rakyat, melibatkan interaksi antara rakyat, harta, dan pemerintah. Prinsip-prinsip yang diterapkan meliputi Transparansi dan Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas, Keadilan dan Pemerataan, serta Keberlanjutan (Istidama). Akuntabilitas dan transparansi sangat utama untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan keseimbangan transaksi keuangan, serta melibatkan tanggung jawab moral dan etika. 342 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 664 SKRIPSI HTN 664 My Library SKRIPSI HTN 664 31080 2025-10-30 10:21:11 2025-10-30 10:21:24 machine generated