Muhammad Faqih Ridlowi Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2025 monographic id Indonesia

Text

xiv + 73 hlm.; 18 x 25 cm Permasalahan terkait hak politik mantan narapidana yang mencalonkan diri dalam pemilu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan ruang bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri dengan memenuhi syarat tertentu. Namun, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas pemilu dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam konteks ini, prinsip Maslahah Mursalah dalam hukum Islam relevan untuk digunakan sebagai landasan menilai kebijakan tersebut, karena berfokus pada kemaslahatan umum. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana kriteria maslahah mursalah dalam diskualifikasi hak politik mantan narapidana? (2) Bagaimana implikasi kebijakan dan rekomendasi berbasis maslahah mursalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) Untuk mengetahui kriteria maslahah mursalah dalam diskualifikasi hak politik mantan narapidana (2) Untuk mengetahui implikasi kebijakan dan rekomendasi berbasis maslahah mursalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis dan teologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian bahwa prinsip Maslahah Mursalah dapat menjadi dasar pembatasan hak politik mantan narapidana, khususnya pelaku kejahatan berat seperti korupsi dan narkotika. Pembatasan ini relevan karena kejahatan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), seperti perlindungan harta dan akal. Oleh karena itu, pengembalian hak politik harus memenuhi syarat seperti masa tunggu, rehabilitasi, dan keterbukaan kepada publik, guna menjamin maslahat publik dan mencegah kerusakan sosial-politik (mafsadah). Implikasi dari penerapan Maslahah Mursalah terhadap kebijakan hak politik mantan narapidana menuntut adanya formulasi regulasi yang lebih adil dan kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan pemilu disusun berdasarkan pertimbangan maslahat jangka panjang, dengan mengintegrasikan unsur moralitas publik dan prinsip keadilan substantif. Hal ini mencakup kebijakan masa tunggu lima tahun pasca-pembebasan, deklarasi publik terkait status hukum calon, dan evaluasi rekam jejak sosial-politik oleh lembaga independen. Rekomendasi ini ditujukan untuk membentuk sistem demokrasi yang tidak hanya menjamin hak-hak konstitusional, tetapi juga mencegah potensi mafsadah yang dapat merusak kepercayaan pemilih dan stabilitas politik. Dengan demikian, pendekatan Maslahah Mursalah tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi teologis, melainkan sebagai strategi regulatif yang proaktif dalam menjawab dinamika politik dan hukum di Indonesia secara kontemporer. Hak politik 323.5 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 662 SKRIPSI HTN 662 My Library SKRIPSI HTN 662 31016 2025-09-25 10:12:21 2025-09-25 14:04:09 machine generated