Taupik Hidayat Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2025 monographic id Indonesia

Text

xv + 101 hlm.; 18 x 25 cm Pemerintahan yang baik (good governance), merupakan isu yang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik yang muncul sekitar dua dasawarsa yang lalu. Tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah dianggap tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu tuntutan untuk melakukan perubahan kearah penyelenggaraan kepemerintahan yang baik sudah seharusnya mendapat respons positif oleh pemerintah. Peran aktif masyarakat di Desa Karang Setra dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa mutlak harus dilakukan. Hal tersebut penting supaya Pembangunan di Desa dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga. Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Pemerintah Desa di Desa Karang Setra Kab. Pandeglang? Bagaimana tata kelola Pemerintah Desa di Karang Setra Kab. Pandeglang? Tujuan penelitian ini adalah:. Untuk mengetahui penerapan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Karang Setra Kab. Pandeglang. Dan untuk mengetahui tata kelola Desa di Karang Setra Kab. Pandeglang Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, angket dan studi dokumenter. Sedangan pengolahan data dianalisis menggunakan beberapa langkah yaitu data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis, selanjutnya penyajian data serta menyimpulkan data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Karang Setra melibatkan empat prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Pertama, pengawasan dilakukan oleh penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian sudah ikut turun tangan dalam memantau pengawasan untuk mencegah kesalahan sebelum kegiatan. Kedua, daya tanggap berfokus pada bagaimana pemerintah merespons aspirasi masyarakat. Ketiga, transparansi menjamin informasi tersedia untuk mencegah kecurangan dan memastikan manfaat bagi semua. Keempat, partisipasi mengajak setiap orang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dalam tata kelola pemerintah Desa Karang Setra terdapat empat prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Pertama, pengawasan berfokus hanya pada keuangan, sehingga tidak merata. Kedua, daya Tanggap rendah, masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja. Ketiga, Transparansi kurang sehingga informasi baru diketahui setelah program berjalan. Keempat, partisipasi masyarakat tidak optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan. Undang-undang pemerintahan desa 342.04 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 661 SKRIPSI HTN 661 My Library SKRIPSI HTN 661 31001 2025-09-24 09:08:16 2025-09-24 09:17:03 machine generated