Ketidakpastian Hukum dalam Penangguhan Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Mafqud (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam Hukum Perdata dan Hukum Adat)

Ketidakpastian Hukum dalam Penangguhan Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Mafqud (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam Hukum Perdata dan Hukum Adat) Amar Ryan Permana Primary Author mixed material bibliography serang 2024 monographic id Indonesia xii + 119 hlm.; 18 x 25 cm Ketidakpastian hukum dalam penangguhan pembagian harta warisan kepada ahli waris mafqud merupakan isu kompleks yang memerlukan analisis komprehensif dari perspektif hukum Islam, perdata, dan adat. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara ketiga sistem hukum untuk mengurangi ketidakpastian. Hukum Islam menganggap mafqud masih hidup hingga ada bukti sebaliknya, memberikan aturan jelas tentang penantian dan pembagian warisan. Hukum perdata memberikan ruang interpretasi hakim yang dapat menyebabkan variasi keputusan, sementara hukum adat memiliki pendekatan yang beragam sesuai nilai-nilai lokal. Pembaruan hukum diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris secara adil. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Islam? 2. Bagaimana Analisi Komparatif Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat. Tujuan Penelitian: 1. Untuk Mengetahui Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Mafqud Menurut Hukum Islam. 2. Untuk Mengetahui Analisis Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research) yang pengumpulan datanya dilakukan dengan jalan membaca berbagai literatur dan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian dilakukan dengan pengutipan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung. Hasil dari penelitian ini mencakup beberapa hal: 1. Pembagian harta warisan untuk ahli waris mafqud ditangguhkan hingga mereka diketahui atau dinyatakan meninggal. 2. Hukum perdata kesulitan menentukan status ahli waris mafqud, menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian harta. 3. Hukum adat menunda pembagian warisan dalam garis keturunan tertentu untuk menjaga hubungan keluarga. 2x4.43 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 697 SKRIPSI HKI 697 My Library SKRIPSI HKI 697 30981 2025-09-22 08:24:05 2025-09-22 08:24:28 machine generated