Irham Hanapi Primary Author mixed material bibliography serang 2025 monographic id Indonesia

Text

xiii + 111 hlm.; 18 x 25 cm Dalam hukum positif di indonesia kedudukan TNI dalam pemerintahan di Indonesia di atur dalam undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI. Kedudukan TNI yang menjabat di luar institusinya tidak diperbolehkan kecuali lembaga yang di perbolehkan untuk diduduki oleh TNI menurut undang undang 34 tahun 2004 seperti meduduki jabatan BIN (Badan intelegent negara), Badan Sar nasional , mahkamah agung,sekertaris milter presiden, kepala BNPB (Badan penangulangan bencana daerah), BNN (Badan narkotika nasional) , dan menteri koordinator politik dan keamanan. Selain dari pada instansi tersebut anggota TNI harus berhenti atau pensiun dari tugasnya. hal ini menimbulkan perdebatan terkait prinsip netralitas TNI dan negara demokrasi. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji kedudukan TNI yang ditempatkan diluar institusi TNI ditinjau dari prespektif hukum tata negara dan juga fiqh siyasah dusturiyyah. Sejalan dengan hal diatas, maka penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan utama : 1) Apa alasan anggota TNI aktif ditempatkan diluar institusi TNI 2) Bagaimana pandangan hukum tata negara dan juga pandangan siyasah dusturiyyah terhadap kedudukan anggota TNI aktif yang ditempatkan di luar institusi TNI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Alasan anggota TNI aktif ditempatkan diluar institusinya.dan untuk Mengetahui pandangan hukum tata negara dan siyasah dusturiyyah tentang kedudukan TNI yang ditempatkan di luar institusinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga kitab-kitab fiqh siyasah dusturiyyah. Dan menggunakan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitiannya menunjukaan bahwa 1) alasan anggota TNI aktif ditempatkan di luar institusinya karena dibutuhkannya sumber daya manusia (SDM) dari institusi atau lembaga yang membutuhkan kemampuan dari anggota TNI tersebut sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh lembaga atau instansi tersebut. 2) Di dalam hukum tata negara di indonesia anggota TNI aktif Tidak dapat menduduki jabatan di luar institusinya kecuali lembaga yang diperbolehkan menurut undang-undang 34 tahun 2004 selain dari lembaga tersebut anggota TNI harus berhenti menjadi anggota dari instansi TNI.dan menurut siyasah dusturiyyah peran militer dalam kepemimpinan sipil tidak sepenuhnya dilarang, tetapi harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan (mashlahah) Dan menghindari kemudharatan (mafsadah). 355.00092 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 658 SKRIPSI HTN 658 My Library SKRIPSI HTN 658 30967 2025-09-11 14:29:52 2025-09-11 14:30:04 machine generated