Mahdamia Primary Author mixed material bibliography serang 2025 monographic id Indonesia

Text

xii + 88 hlm.; 18 x 25 cm Perjanjian yang terdapat agunan dan hutang sehingga apabila terjadi wanprestasi pada salah satu pihak, maka akan diselesaikan menurut Hukum adat seperti dijual ataupun dilimpahkan. hal ini sering terjadi dalam akad rahn. Berdasarkan konteks di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik gadai tanah di Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak? 2) Bagaimana penafsiran hukum Islam tentang pengalihan objek gadai di Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak? Tujuan Penelitian: 1) Guna mendapat informasi tentang Praktik gadai tanah di Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak. 2) Guna mendapat hasil analisis pelimpahan objek gadai ditinjau dari Hukum Islam di Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak . Penelitian ini memakai penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian yuridis - empiris disertai sumber data yakni bahan primer merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan wawancara serta analisis data secara deduktif dan induktif diikuti dengan bahan data sekunder merujuk pada buku-buku dan teks yang diungkapkan oleh para ulama. Adapun hasil penelitian sebagai berikut (1) Praktik gadai Tanah Pertanian Di Desa Kujangsari yaitu rahin dan murtahin melakukan akad gadai di awal perjanjian ini menggunakan sawah sebagai agunan (marhun) dan utang dalam bentuk emas ataupun uang. Rahin dan murtahin menyepakati apabila murtahin meminta haknya akan dikembalikan pengembalian dananya oleh rahin, namun sebelum melakukan pembayaran dalam perjanjian ini rahin melimpahkan marhun yang dijadikan agunan kepada pihak ketiga. (2) Berdasarkan Analisis Hukum Islam Terhadap Pelimpahan Objek Gadai di Desa Kujangsari berkenaan dengan akad terjadi wanprestasi dimana rahin mengalihkan marhun tersebut kepada pihak ketiga merujuk kepada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni pasal 386 menyebutkan bahwa ”Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai marhun bih/utang dibayar lunas. Apabila rahin meninggal, maka murtahin mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain mendapatkan pembayaran utang. Begitupun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada poin 5 (lima) huruf a dan b pun dijelaskan: (a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. (b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Bukan hanya itu, menurut analisis hukum Islam ada beberapa hal yang membuat akad ini terdapat unsur eksploitasi secara berkala sehingga menimbulkan riba nasi’ah dalam akadnya. 2x4.225 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HES 956 SKRIPSI HES 956 My Library SKRIPSI HES 956 30928 2025-09-08 13:54:39 2025-09-08 13:54:52 machine generated