Sartinah Alisa Primary Author mixed material bibliography serang 2024 monographic id Indonesia

Text

xiii + 145 hlm.; 18 x 25 cm Hak asasi manusia adalah hak yang paling dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam peraturan ini menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesetaraan, keadilan, dan perlindungan. Hak asasi tidak hanya berbicara mengenai norma-norma dan instrumen hukum melainkan bagian dari kesejahteraan sebagai tujuan dari kehidupan bangsa. Namun hak kesejahteraan ini belum didapatkan sepenuhnya oleh profesi guru. Sementara guru adalah profesi yang sentral dalam sebuah negara karena berperan dalam mencerdaskan para generasi bangsa. Namun yang menjadi permasalahan adalah: 1) Bagaimana pengaturan tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia? 2) Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia 3) Bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah terkait tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999?. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaturan tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, 2) Mengetahui pelaksanaan tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia 3) Mengetahui tinjauan siyasah syar’iyyah terkait tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif atau pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau (legal research) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berkesimpulan: 1) Pengaturan tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia negara menjamin agar hak warga negara dapat terpenuhi secara utuh dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia 2) Namun dalam pelaksaaannya negara belum sepenuhnya bertanggungjawab atas pemenuhan hak kesejahteraan bagi profesi guru baik secara materiil maupun non materiil 3) Dalam tinjauan siyasah syar’iyyah, yaitu politik perundang-undangan atau siyasah dusturiyah, negara sudah membuat pengaturan berdasarkan tujuan syariat atau maqashid syariah untuk mewujudkan hifzh al-aql yaitu menjaga akal. 341.48 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 646 SKRIPSI HTN 646 My Library SKRIPSI HTN 646 30715 2025-08-07 09:15:45 2025-08-07 09:16:02 machine generated