Detail Cantuman Kembali
Tata Kelola Pelayanan dan Pelaksanaan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang-Banten)
- Bagikan:
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah pelaksanaan tata kelola pelayanan pemerintah desa berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik perspektif Fiqih siyasah di kantor Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa survey yang dilakukan dan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tata kelola pelayanan berdasarkan undang – undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik , kendala - kendala terhadap implementasi pelayanan publik tersebut dan bagaimana konsep fiqih siyasah terhadap pelayanan publik di pemerintahan Desa Cibojong Sehingga perlu diketahui, Plaksanaan tata kelola Undang- undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , faktor-faktor penghambat pelayanan publik di kantor Pemerintahan Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang dan bagaimana konsep fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pelayanan publik di desa Cibojong. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis mengguna l ka l n metode kua l lita l tif denga l n jenis penelitia l n dekskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan kuisioner. Menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola dan implementasi pelayanan publik berdasarkan undang – undang no 25 tahun 2009 Perspektif Fiqih Siyasah di Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten tidak terlaksana secara maksimal sesuai dengan undang- undang no 25 tahun 2009 karena belum sesuai dengan komponen – komponen standar kualitas pelayanan publik serta banyaknya faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pelayanan publik seperti masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik , kurangnya kesadaran masyarakat , kurangnya sumber daya petugas pelayanan, kurangnya sosialisasi penyelenggara pelayan publik. Sehingga pelayanan publik tidak terlaksana secara maksimal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang belaku dalam aturan hukum formal dan konsep fiqih siyasah. Adapun implikasinya adalah 1) Al ga l r pela l ya l na l n publik di pemerinta l ha l n desa l Cibojong bisa l terla l ksa l na l denga l n ba l ik sesua l i denga l n a l tura l n unda l ng-unda l ng nomor 25 ta l hun 2009 ta l nta l ng pela l ya l na l n publik, Ma l ka l pemerinta l ha l n desa l Cibojong ha l rus memiliki komponen – komponen pela l ya l na l n ya l ng sesua l i denga l n sta l nda l r pela l ya l na l n publik ya l ng ba l ik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Wa l la l upun pela l ya l na l n publik di desa l Cibojong belum sepenuhnya l terla l ksa l na l denga l n ma l ksima l l da l n belum sesua l i denga l n keingina l n ma l ka l sela l ku ma l sya l ra l ka l t ha l rus teta l p bisa l mengha l rga l i kebija l ka l n-kebija l ka l n ya l ng di la l kuka l n oleh pemerinta l ha l n desa l Cibojong 3 ) Agar pelaksanaan pelayanan publik di desa cibojong terlaksana dengan baik pemerintahan desa cibojong harus mensosialisasikan kepada masyarakat ketika ada kebijakan – kebijakan baru yang di keluarkan serta mensosialisasikan komponen dan prosedur pelayanan publik yang sesuai dengan undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Dzikri Mubarok - Personal Name
SKRIPSI HTN 633
342.04
Text
Indonesia
2023
serang
xvi + 88 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...