Ratu Zahratur Rahmah Primary Author mixed material bibliography serang 2024 monographic id Indonesia

Text

xiv + 96 hlm.; 18 x 25 cm Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah,warrahmah. Dalam hukum positif perkawinan juga didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peran wali merupakan bagian yang paling penting karena wali merupakan seseorang yang memiliki wewenang untuk mengawinkan anaknya. Namun dalam praktiknya sering terjadi peralihan kewenangan dari wali mujbir kepada wali hakim karena berbagai faktor, sebagaimana pada kasus yang ada di KUA Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Hasil survei penulis menemukan beberapa kasus. Kasus pertama terjadi karena wali mujbir menolak mengawinkan karena tidak sekufu. Kasus kedua wali mujbirnya ghoib dan kasus terakhir ibu kandungnya sengaja menyembunyikan wali mujbirnya akibat konflik pribadi dengan mantan suaminya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Status Perkawinan Tanpa Persetujuan Wali Mujbir di KUA Kecamatan Majasari Pandeglang? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Tanpa Persetujuan Wali Mujbir di KUA Kecamatan Majasari Pandeglang? 3. Bagaimana Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Perkawinan Tanpa Persetujuan Wali Mujbir di KUA Kecamatan Majasari Pandeglang? Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui status perkawinan tanpa persetujuan dari Wali Mujbir di KUA Kecamatan Majasari. 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Wali Mujbir tentang status perkawinan tanpa persetujuan dari Wali Mujbir. 3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif tentang Wali Mujbir tentang status perkawinan tanpa persetujuan dari Wali Mujbir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus atau field research, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Status perkawinan tersebut jika dilihat dari hukum positif prosedur yang dilakukan belum memenuhi ketentuan yang berlaku akan tetapi hukum Islam memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal penetapan wali dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi 2. Berdasarkan kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Majasari perkawinan tersebut jika dilihat dari hukum positif prosedur yang dilakukan belum memenuhi ketentuan yang berlaku akan tetapi hukum Islam memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal penetapan wali dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi 3. Perbandingan hukum antara hukum Islam dan hukum positif jika dilihat dari segala aspek, hukum Islam bersifat adaptif terutama dalam hal wali nikah sedangkan hukum positif bersifat kaku atau mengikuti aturan yang telah ditetapkan. 2x4.31 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 640 SKRIPSI HKI 640 My Library SKRIPSI HKI 640 30193 2025-03-20 10:54:07 2025-03-20 10:54:21 machine generated