Siti Nurasyiah Amini Primary Author mixed material bibliography serang 2024 monographic id Indonesia

Text

xv + 93 hlm.; 18 x 25 cm Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Perubahan ketiga pada undang-undang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, merubah konsepsi dari masa jabatan hakim konstitusi. Meskipun adanya perubahan pada konsep masa jabatan hakim konstitusi, diharuskan agar tidak mencederai prinsip kemandirian hakim sebagai prinsip pokok yang harus dimiliki. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah adalah: 1. Bagaimana legalitas hukum masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia? 2. Bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap periodisasi jabatan hakim konstitusi Indonesia? Adapun tujuan dalam penelitian skripsi adalah: 1. Untuk mengetahui legalitas hukum masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia. 2. Untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap periodisasi jabatan hakim konstitusi Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (Library Research) dengan dua sumber data, sumber data primer berupa undang undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan sumber data sekunder berupa, buku berbasis doktrin hukum dan jurnal hukum. Teknik analisis data dengan menggunakan metode berfikir deskriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1. Dengan dihapusnya periodisasi masa jabatan hakim konstitusi telah mengubah masa jabatan hakim konstitusi menjadi lima belas tahun dalam sekali menjabat, seiring dengan persyaratan usia lima puluh lima tahun dan pensiun pada usia tujuh puluh tahun. Dan berlaku Ketentuan Peralihan juga menyatakan bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat dapat bertugas hingga usia tujuh puluh tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi lima belas tahun. 2. Dengan berubahnya sistem masa jabatan hakim, berimplikasi pada hakim kontitusi memiliki masa jabatan dengan waktu yang lebih panjang sehingga pentingnya integritas dan keadilan hakim konstitusi agar tidak menggoyahkan keindependenan Mahkamah Konstitusi. Serta perlu adanya pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 347.014 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 619 SKRIPSI HTN 619 My Library SKRIPSI HTN 619 30074 2025-03-06 10:49:05 2025-03-06 10:49:21 machine generated