Azizah Normalasari Primary Author mixed material bibliography serang 2024 monographic id Indonesia

Text

xiv + 91 hlm.; 18 x 25 cm Di dalam konsep jual beli ini dilakukan atas asas dan dasar suka sama suka. Terlebih itu di dalam pelaksanaannya terdapat hak dan kewajiban baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang membeli barang dan atau mempergunakan jasa. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini mencoba melihat seberapa besarnya perlindungan terhadap konsumen dalam pembelian paket usaha thrift yang marak terjadi di tengah masyarakat. Selain menggiurkan untuk dipakai sendiri thrift ini juga upaya untuk mengikuti fashion dengan brand-brand dari dalam maupun luar negeri dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, pembelian paket usaha thrift ini seperti layakknya membeli kucing dalam karung. Meskipun ada kualifikasi produk tetapi hal ini dapat tidak selaras dengan deskripsi yang ada. Hal ini menimbulkan permasalahan. Rumusan masalah : 1) Bagaimana pengaturan penjualan paket usaha thrift di Indonesia ? 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pembelian paket usaha thrift ditinjau dari hukum positif ? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaturan paket usaha thrift di Indonesia. 2) Untuk mengetahui tinajuan hukum positif terhadap perlindungan konsumen pembelian paket usaha thrift. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan penelitian lapangan dan pendekatan analitis, teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dan sumber yang terdiri terdiri dari jurnal, artikel, buku-buku hukum dan sumber lainnya, sedangkan teknik analisis data dengan menerapkan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) Hak konsumen dalam bertransaksi jual beli baju bekas (thrift shop) menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen adalah konsumen sudah mendapatkan haknya sesuai Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumenyakni hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang yang sesuai dan mendapat informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa.2) Bentuk penyelesaian sengketa antara pelaku usaha jual beli bajubekas thrift dengan konsumen terhadap kerusakan atau cacat barang yang dibeli adalah konsumen memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi dengan cara negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama karena dianggap lebih praktis,hemat waktu, dan hemat biaya dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. 2x4.21 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HES 891 SKRIPSI HES 891 My Library SKRIPSI HES 891 30019 2025-02-26 09:50:49 2025-02-26 09:51:03 machine generated