Meisya Rizky Ananda Primary Author mixed material bibliography serang 2024 monographic id Indonesia

Text

xiv + 87 hlm.: 18 x 25 cm Kedudukan lembaga kejaksaan saat ini masih belum jelas padahal kejaksaan adalah lembaga penting yang dimiliki oleh pemerintah untuk menegakkan hukum di negara kita. Ini terlihat dari dua undang-undang yang berbeda, yaitu undang-undang kejaksaan nomor 16 tahun 2004 yang mengarah pada kedudukan kejaksaan pada ranah eksekutif dan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan kejaksaan berada dalam ranah yudikatif. Selanjutnya kedudukan dari pada kejaksaan akan dikomparasikan dengan siyasah dusturiyah. Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan di indonesia? 2) Bagaimana perspektif fiqih siyasah dusturiyah terhadap lembaga kejaksaan di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk memahami dan mengetahui kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, 2) Untuk mengetahui bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap lembaga kejaksaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan membaca dan mempelajari buku-buku hukum, menganalisis peraturan perundang undangan, serta menelusuri jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan di bahas, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis logika deduktif yang bersifat deskriptif analitis. (1) Kedudukan lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, dan hanya di atur dalam UU saja yang menempatkan kejaksaan dalam kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam bidang penuntutan. Maka untuk meningkatkan efektivitas dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya, sangat penting bagi Kejaksaan untuk memiliki kedudukan yang independen, terlepas dari pengaruh eksekutif. Sehingga Kejaksaan dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai lembaga yang benar-benar merdeka dan terpercaya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (2) Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki kemiripan dengan wilayah al-Hisbah dalam Islam, terutama peranannya dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Sehingga lembaga kejaksaan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat dianggap sebagai kekuasaan yudikatif yang merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah, berperan penting dalam menjaga kemaslahatan umum dan keadilan dalam masyarakat. 2x4.61 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 610 SKRIPSI HTN 610 My Library SKRIPSI HTN 610 29960 2025-02-20 10:58:53 2025-02-20 10:59:28 machine generated