Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Ismatullah Primary Author mixed material bibliography serang 2024 monographic id Indonesia

Text

xiv + 129 hlm.; 18 x 25 cm Desa adalah suatu kumpulan pemukiman di suatu daerah pedesaan, biasa disebut kota atau kabupaten. Di Indonesia, desa adalah suatu kesatuan pemerintahan yang merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa, sering disebut desa, adalah tempat dimana sebagian besar penduduknya bermata pencarian dari pertanian dan produksi pangan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengertian desa dan pemerintahan desa, serta mengkaji Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Mengenai Syarat Domisili Calon Kepala Desa berdasarkan fiqh siyasah dusturiyyah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Materil Pasal 33 (g) UU No. 6 Tahun 2014 Mengenai Syarat Domisili Calon Kepala Desa. 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Materil Pasal 33 (g) UU No. 6 Tahun 2014 Mengenai Syarat Domisili Calon Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Metode penelitian ini merupakan peneliatan yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Teknik tinjauan data menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan sekunder berupa publikasi mengenai pemerintahan desa. Selanjutnya data tersebut dikaitkan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam, beserta mekanime ahlu halli wal aqdi). Dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil pada pasal 33 (g) dan pasal 50 (1) (a) dan (c) sudah sesuai dengan semangat pasal 28 C (2) UUD 1945, menyatakan: : “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Selain itu, hakim Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah, Karena merupakan bagian integral dari struktur organisasi pemerintah daerah, tidak diperlukan pembatasan persyaratan tempat tinggal karena bertepatan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Persyaratan Tempat Tinggal Calon Kepala Desa dalam Perspektif Siyasah Dasturiyah. Peneliti mengaitkan dalil-dalil berdasarkan kepemimpinan dalam Islam, pembentukan Imamah, persyaratan dan pengangkatan Khalifah, dan Ahlu Halli Wal Aqdi. Mekanisme Ahlu Halli Wal Aqdi, dimana terbentuknya peraturan desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa. Dalam hal ini kepala desa sebagai khalifah atau pemimpin pemerintahan desa berhak mengeluarkan dan menetapkan peraturan desa. Dalam perumusan Qanun atau peraturan hukum, kekuasaan berada di tangan khalifah atau pemimpin pemerintahan dengan didukung oleh lembaga al-Sulthoh al-Tasiri’iyyah yang berhak menetapkan peraturan hukum. Dikelola dan dilaksanakan oleh lembaga Ahlu Halli Wal Aqdi. Studi Siyasah Dusturiyyah terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 128/347 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 609 SKRIPSI HTN 609 My Library SKRIPSI HTN 609 29941 2025-02-14 10:37:47 2025-02-14 10:38:07 machine generated