Lina Nurhopipa Turrohmah Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xiii + 99 hlm.; 18 x 25 cm DPD merupakan suatu lembaga tinggi negara didalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih dari perwakilan setiap provinsi melalui pemilihan umum. Dimana dalam persyaratannya diatur dalam Pasal 60A PKPU No 26 Tahun 2018. Dalam Pasal tersebut KPU melarang pemenuhan persyaratan perseorangan peserta pemilu menjadi bakal calon anggota DPD tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut menimbulkan perselisihan terhadap bakal calon anggota DPD pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang mana setiap anggota partai politik juga merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak dalam mengikuti kegiatan berpolitik atau ikut berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 mengenai syarat calon anggota DPD bebas dari Pa rtai Politik? 2) Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaturan pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 terkait dengan syarat calon anggota DPD bebas dari partai politik. 2) Untuk mengetahui mengenai tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pasal 60A PKPU No 26 Tahun 2018 mengenai syarat calon anggota DPD bebas dari Partai Politik. Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis normatif yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pengolahan data menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dasar 1945, Peraturan KPU No 26 Tahun 2018, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Pengaturan mengenai PKPU No. 26 Tahun 2018 yang didasarkan dalam Putusan MK No. 30 PUU-XVI/2018 belum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang mana seharusnya yang menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi ialah DPR dan Presiden, akan tetapi karena putusan mahkamah konstitusi setara dengan peraturan perundang-undangan, maka putusan tersebut dapat diberlakukan dan memiliki kekuatan hukum mengikat.2) PKPU Pasal 60A No 26 Tahun 2018 dengan Hak Asasi Manusia sendiri tidak bertentangan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena didalam peraturan KPU tersebut berbicara mengenai calon anggota DPD yang tidak boleh berasal dari partai politik. Karena KPU hanya melarang bagi calon anggota DPD yang berstatus dalam partai politik sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam pasal 60A PKPU nomor 26 Tahun 2018 yang dalam putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak adanya pencabutan hak-hak tertentu kepadanya untuk tidak dapat ikut sebagai calon yang akan di pilih dalam pemilihan umum. 341.48 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 600 SKRIPSI HTN 600 My Library SKRIPSI HTN 600 29893 2025-02-11 10:20:03 2025-02-11 10:20:15 machine generated