Saepul Rahmat Primary Author mixed material bibliography serang 2024 monographic id Indonesia

Text

xviii + 174 hlm.; 18 x 25 cm Perkara warisan dalam harta peninggalan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Pada dasarnya syari’at Islam telah meletakkan aturan dan hukum mengenai harta peninggalan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Permasalahan yang terjadi yaitu terkait proses pembagian harta warisan, dimana pembagian harta warisan dibagi secara sama besar antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, terkadang juga bagian ahli waris perempuan bahkan mendapat bagian lebih besar dari bagian ahli waris laki-laki. Padahal dalam hukum waris Islam bagian anak laki-laki adalah sebanyak dua kali lebih besar dari anak perempuan. Penelitian dilakukan untuk dapat menjawab masalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan pembagian waris di kabupaten Tangerang yang dilakukan secara hukum adat untuk kemudian dianalisis keabsahannya secara hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk memperoleh data yang lengkap dan obyektif. Subyek penelitian ini adalah ulama atau kiyai, tokoh masyarakat, sesepuh dan ahli waris. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan bersifat deduktif yakni dengan membuat sebuah kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Tangerang dengan 2 cara. Pertama, harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia, yang dalam hukum Islam disebut hibah. Kedua, membagi harta warisan setelah pewarisnya meninggal dunia dan pembagiannya menggunakan hukum adat. Pembagian warisan yang dilakukan secara hukum adat yaitu dengan cara sapikul sagendongan dan dumdum kupat atau sigar semangka. Pembagian dengan cara sapikul sagendongan masih diperbolehkan karena perbandingan anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2:1. Sedangkan Pembagian secara dumdum kupat atau sigar semangka yang membagi samaxrata antara anak laki-laki dengan anak Perempuan, karena anggapan keberadaan anak laki laki dan anak perempuan sama kedudukannya dalam keluarga, apalagi dengan memberikan bagian yang lebih untuk bagian anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki dengan alasan ingin menciptakanxkemaslahatan, maka pembagian yang demikian tidak dibenarkan. Berdasarkan hukum kewarisan Islam yang telah mengatur bagian-bagian dari ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, maka pembagian secara hukum waris adat yang menyamakan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur’an. Terkecuali jika dilaksanakan terlebih dahulu pembagian yang sesuai syariat Islam, kemudian hak yang sudah diterima itu dikembalikan secara ikhlas untuk dilaksanakan pembagian secara adat demi kemaslahatan. 2x4.43 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat TESIS HKI 092 TESIS HKI 092 My Library TESIS HKI 092 29716 2025-01-21 15:25:29 2025-01-21 15:25:43 machine generated