Siti Nuraeni Primary Author mixed material bibliography serang 2024 monographic id Indonesia

Text

xii + 121 hlm.; 18 x 25 cm Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berwenang untuk membentu Kepala daerah dalam Bidang Lingkungan, yaitu pengendalian pencemaran mencakup 3 aspek penting yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Rumusan masalah penelitiannya adalah: 1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Modern Cikande 2. Bagaimana perpektif fiqh siyasah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Modern Cikande? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan suatu produk hukum dengan apa yang terjadi di masyarakat sebagai objek penelitian. Dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari proses wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang objek penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, (1) Peran Pemerintah Daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Industri Modern Cikande sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, tetapi belum berjalan maksimal karena adanya beberapa faktor kendala dalam pelaksanaanya yaitu dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana dan pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha. (2) Peran pelaku usaha dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kawasan Modern Cikande telah melaksanakan upaya upaya namun pemulihannya belum sempurna karena adanya hambatan- hambatan dalam proses pelaksanaannya. (3). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri sudah sesuai dengan syari’at Islam, Pemerintah Daerah sebagai khalifah ialah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sesama makhluk hidup dan seluruh alam termasuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menciptakan kemaslahatan umat. 363.7288 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 543 SKRIPSI HTN 543 My Library SKRIPSI HTN 543 29109 2024-10-03 11:03:44 2024-10-03 11:04:02 machine generated