Detail Cantuman Kembali
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasca Terbit Permendagri Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif Maslahah Mursalah
- Bagikan:
Di era digital, e-commerce telah berkembang pesat dengan jumlah pengguna yang mencapai 196,47 juta pada akhir 2023. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus mengenai social commerce dan transaksi elektronik lainnya, yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023. Menteri perdagangan Zulkifli Hasan menyebut, Permendag ini merupakan revisi dari Permendag 50 Tahun 2020. Revisi ini dilatarbelakangi karena adanya standarisasi barang, masih banyak belum memenuhi standa, belum terwujudnya persaingan yang setara, dan munculnya model bisnis baru yang berpotensi mengganggu ekosistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, adanya indikasi perdagangan tidak sehat oleh pelaku usaha asing, pelaku usaha tersebut disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1. Bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Eksistensi E-commerce dan Social Commerce di Indonesia? 2. Bagaimana Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Eksistensi E-commerce dan Social Commerce di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk Menganalisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap E-commerce Dan Social Commerce Di Indonesia. 2. Untuk Menganalisis Maslahah Mursalah Akan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap E-commerce dan Social Commerce di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini pustaka (library research) di ambil dengan melalui teknik pengumpulan data studi dokumen. Lalu data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, sumber data primer yang didapatkan adalah undang-undang, aturan perjanjian, dan konstitusi serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Bahwa regulasi ini diperlukan untuk mengatasi praktik perdagangan tidak sehat dan melindungi UMKM. Regulasi ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi digital dan melindungi UMKM di Indonesia. 2. Analisis dari segi maslahah diantaranya: pertama maslahah dari segi kualitas dan kepentingan dalam menetapkan hukum, termasuk Maslahah Al-Hajiyyah, kedua jika maslahah dilihat dari segi kandungan maslahah, termasuk golongan Maslahah Ammah, ketiga maslahah dari segi berubah atau tidaknya, termasuk Maslahah Al-Mutaghayyirah, keempat untuk keberadaan maslahah, termasuk Maslahah Mursalah. Bahwa peraturan ini sesuai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum syara’.
Fauzan Rashif - Personal Name
SKRIPSI HES 797
2x4.21
Text
Indonesia
2024
serang
xv + 117 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...