Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Persepsi Dan Pasrtisipasi Demokrasi (Studi Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak).

Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Persepsi Dan Pasrtisipasi Demokrasi (Studi Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak). Rizki Dwi Pangestu Primary Author mixed material bibliography serang 2024 monographic id Indonesia xiii + 65 hlm.: 18 x 25 cm Pemerintahan Desa sebagai identitas paling dekat dengan masyarakat menjadi elemen vital dalam memperkuat Demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Tata Kelola Pemerintah Desa secara signifikan mengubah paradigma Pemerintaha Desa dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat setempat untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah di tingkat Desa. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali implikasi penerapan Undang-Undang tersebut terhadap persepsi dan partisipasi Demokrasi di Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Rumusan masalah penelitiannya adalah (1) Bagaimana Implikasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam persepsi dan partisipasi masyarakat tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Rahong? (2) Bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat di Desa Rahong, Kecamatan Malingping, terhadap konsep Demokrasi dalam Tata Kelola Pemerintah Desa ? Tujuan penelitian dari skripsi ini adaah: (1) Untuk mengetahui Implikasi UU No.6 Tahun 2014 dalam Persepsi dan Partisipasi masyarakat tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Rahong (2)Untuk mengetahui Persepsi dan Partisipasi masyarakat tentang Demokrasi dalam Tata Kelola Pemerintah Desa. Bentuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian lapangan (file research). Dalam melaksanakan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, dan jenis penelitian kualitatif meneliti hukum dari perseptif ekternal dengan objek penelitianya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Menunjukan bahwa Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas Pemerintahn Desa Rahong dan telah mendorong peningkatan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan demokratis di tingkat Desa Rahong Namun demikian, tantangan dan hambatan juga teridentifikasi, seperti masalah kapasitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pemerintah Desa. implikasi temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal, khusunya dalam konteks pemerintah desa di Indonesia 348.01 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 523 SKRIPSI HTN 523 My Library SKRIPSI HTN 523 28705 2024-07-22 10:44:05 2024-07-22 10:44:23 machine generated