Detail Cantuman Kembali
Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II (Studi Fiqih Siyasah Dusturiyyah)
- Bagikan:
Pelayanan publik dalam good governance (pemerintahan yang baik) merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka pencapaian tujuannya, namun bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang masih belum dikatakan sempurna, ada prinsip good governance yang belum di jalankan secara maksimal dalam pelayanan dan dilihat dari analisa fiqih siyasah dusturiyyah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang? 2) Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang?. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang. 2) Untuk Mengetahui Analisis Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memfokuskan pada pengamatan yang mendalam. Adapun teknik yang digunakan adalah observasi yaitu mendatangi lokasi penelitian, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian Penyelenggaraan good governace menuntut keterlibatan seluruh komponen baik dari birokrasi maupun masyarakat. Pelaksanaan penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang sudah berjalan sebagaimana mestinya yaitu memberikan pelayanan dengan baik kepada para pencari keadilan sebagaimana diketahui bahwa PTSP ialah kegiatan penyelenggaran jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, namun pada pelaksanaannya ada prinsip good governance yang penerapannya belum maksimal yaitu prinsip transparansi dan responsif. Pandangan fiqih siyasah dusturiyyah yaitu yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas admininistrasi akan tetapi memiliki orientasi yang sama yaitu untuk kemaslahatan rakyatnya. Hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami fiqih siyasah dusturiyyah berserta prinsipnya, dalam mencapai kemasalahatan umat.
Bahjatu Romdhoniah - Personal Name
SKRIPSI HTN 514
344
Text
Indonesia
2023
serang
xv + 115 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...