Detail Cantuman Kembali
Implikasi Hukum Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang)
- Bagikan:
Berdasarkan latar belakang dan mengacu pada judul di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Implikasi Hukum Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang) dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana Sistem Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 ? 2) Bagaimana Analisis Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara ? 3) Bagaimana Implikasi Hukum tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah Studi di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang ?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui stabilitas sistem keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19, analisis Undang-Undang tentang kebijakan keuangan Negara, dan implikasi hukum tentang kebijakan keuangan Negara dalam penangan Covid-19 perspektif fiqih siyasah di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini penulis menganalisis baik dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 ataupun bahan hukum yang mendukung, agar menghasilkan kajian mengenai Implikasi Hukum Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang). Sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu: (1) Sistem Keuangan Negara dalam penangan covid-19 di Indonesia menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). (2) Dalam hal pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) ini yang membuat kepala Negara dan al-tasyri’iyah berijtihad sehingga menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 mengingat kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan utama dalam hal penerbitan peraturan tersebut.
Nisa Rahma Azhari - Personal Name
SKRIPSI HTN 511
363
Text
Indonesia
2023
serang
xiv + 129 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...