Implikasi Hukum Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang)

Implikasi Hukum Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang) Nisa Rahma Azhari Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia xiv + 129 hlm.; 18 x 25 cm Berdasarkan latar belakang dan mengacu pada judul di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Implikasi Hukum Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang) dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana Sistem Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 ? 2) Bagaimana Analisis Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara ? 3) Bagaimana Implikasi Hukum tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah Studi di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang ?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui stabilitas sistem keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19, analisis Undang-Undang tentang kebijakan keuangan Negara, dan implikasi hukum tentang kebijakan keuangan Negara dalam penangan Covid-19 perspektif fiqih siyasah di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini penulis menganalisis baik dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 ataupun bahan hukum yang mendukung, agar menghasilkan kajian mengenai Implikasi Hukum Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang). Sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu: (1) Sistem Keuangan Negara dalam penangan covid-19 di Indonesia menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). (2) Dalam hal pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) ini yang membuat kepala Negara dan al-tasyri’iyah berijtihad sehingga menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 mengingat kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan utama dalam hal penerbitan peraturan tersebut. 363 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 511 SKRIPSI HTN 511 My Library SKRIPSI HTN 511 28436 2024-05-15 13:56:27 2024-05-15 13:56:48 machine generated