Detail Cantuman Kembali
Urgensi Penerapan Konsep Constitutional complaint Di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Perspektif Siyasah dusturiyah
- Bagikan:
Nama: Farhan Zainal Ridho, NIM:201120024, Judul Skripsi: Urgensi Penerapan Konsep Constitutional complaint Di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Perspektif Siyasah dusturiyah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep constitutional complaint diterapkan untuk melindungi hak warga negara di Indonesia dengan perspektif siyasah dusturiyah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa saja yang menjadi kewenangan dan hambatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menerapkan constitutional complaint? 2. Bagaimana penerapan constitutional complaint dalam menegakkan Hak Warga Negara di Indonesia? 3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah apabila konsep constitutional complaint diterapkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi? Tujuan penelitan dalam skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan hambatannya dalam menerapkan konsep constitutional complaint. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah perlu adanya constitutional complaint sebagai salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi dalam upaya penegakkan Hak Warga Negara di Indonesia. 3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan Siyasah dusturiyah apabila konsep constitutional complaint diterapkan Mahkamah Konstitusi. Dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) melalui pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan: 1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. 2. Hak-Hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya memiliki mekanisme perlindungan dan penegakkan hukum yang jelas, sehingga dipandang perlu menambahkan constitutional complaint menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. 3. Tinjauan siyasah dusturiyah mengenai constitutional complaint selaras dengan prinsip-prisip keadilan dalam Islam. Dalam islam terdapat lembaga wilayah al-mazalin yang betugas sebagai pengadil kesewenangan penguasa tehadap rakyatnya yang hak-haknya diciderai oleh stakeholder yang zalim.
Farhan Zainal Ridho - Personal Name
SKRIPSI HTN 504
2x4.6
Text
Indonesia
2023
serang
xiii + 102 hlm.: 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...