Miftahurrizki Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xx + 78 hlm.: 18 x 25 cm Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai konflik pendirian rumah ibadah agama Islam dan Kristen. Masalah yang sering muncul dan dialami oleh setiap pemeluk agama ialah tentang perizinan mendirikan rumah ibadah yang terus menerus menjadi persoalan di daerah salah satunya Kota Serang. Kota Serang beberapa tahun kebelakang terdapat beberapa konflik pendirian rumah ibadah di beberapa wilayah yang mengakibatkan percikan konflik kerukunan umat beragama. Konflik tidak akan terpisahkan dalam kehidupan yang pastinya tidak dapat dipisahkan dan lenyap dari peradaban manusia dan akhirnya akan menjadi sebuah sejarah. Berdasarkan dari latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Kenapa pendirian Masjid Agung Kota Serang dan Gereja Bethel Indonesia Eliezar Serang terjadi konflik proses pendiriannya, 2) Bagaimana penyelesaian konflik pendirian Masjid Agung Kota Serang dan Gereja Bethel Indonesia Eliezar Serang. Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana konflik pendirian Masjid Agung Kota Serang dan Gereja Bethel Indonesia Eliezar Serang, untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik pendirian Masjid Agung Kota Serang dan Gereja Bethel Indonesia Eliezar Serang. Dalam penelitian ini yang berjudul Hubungan Antar Agama di Kota Serang: Studi Konflik Pendirian Rumah Ibadah Islam dan Kristen. Penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis mengumpulkan semua data dengan interview terhadap orang-orang yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Toleransi itu sendiri juga dapat mengandung sikap konsesi. Konsesi disini adalah hal yang dapat diperoleh hanya didasari oleh kemurahan hati dan bukan didasari pada hak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: konflik yang terjadi di Kota Serang didasari atas urgensi terhadap pendirian rumah ibadah dan ketidaklengkapan persyaratan prosedural dalam perizinan mulai dari Feasibility Study, Kartu tanda penduduk, dan Surat Mendirikan Bangunan. Maka dari itu sebaiknya perizinan harus dilakukan dengan transparansi sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 tahun 2006. 206 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI AFI 89 SKRIPSI AFI 89 My Library SKRIPSI AFI 89 27296 2023-10-20 14:56:40 2023-10-20 14:56:59 machine generated