Moh. Noor Shoffan Hidayat Primary Author mixed material bibliography serang 2020 monographic id Indonesia

Text

135 Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik menjadi indikator penting dalam kultur demokrasi yang baik. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum terkadang terjadi permasalahan dalam proses penyelenggaraannya salah satunya menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai solusi penyelesaiannya. Masalah tersebut muncul pada Pemilu tahun 2019, termasuk di wilayah pemilihan di Kabupaten Lebak. Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah (1) apa faktor penyebab dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Lebak? (2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan PSU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Lebak? dan (3) Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada PSU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Lebak? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) faktor penyebab dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Lebak, (2) mekanisme pelaksanaan PSU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Lebak, dan (2) tingkat partisipasi politik masyarakat pada PSU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunankan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data berasal dari sumber data primer, diambil dari hasil wawancara, obervasi dan dokumentasi dengan pihak terkait, dan data sekunder, diperoleh dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan media online internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data terhimpun penulis mereduksi data, menyajikan data, kemudian data-data tersebut dikumpulkan menjadi suatu kesimpulan hingga membentuk abstraksi. Kesimpulannya, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Lebak: (1) terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 TPS yang disebabkan oleh faktor adanya selisih suara yang tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dan melanggar Pasal 372 ayat (2) huruf d UU Pemilihan Umum. (2) Mekanisme pelaksanaan PSU berawal dari pengaduan pelanggaran prosedur oleh PTPS kepada Panwaslu Kecamatan, kemudian ditindaklanjuti untuk diinvestigasi kebenarannya oleh badan terkait, lalu direkomendasikan dan diputuskan untuk dilakukan PSU. (3) Tingkat partisipasi politik masyarakatnya dalam PSU di 3 TPS mengalami penurunan dibandingkan dengan pemungutan suara pertama, persentase penurunannya: TPS 13 Desa Pasar Keong 20,7%, TPS 04 Desa Sindangwangi 8,8%, dan TPS 13 Kelurahan Cijoro Lebak 17,8%. 324 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 461 SKRIPSI HTN 461 My Library SKRIPSI HTN 461 27162 2023-10-06 10:43:31 2023-10-06 10:43:47 machine generated