302/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 224/Pid.Sus//2019/PN.Srg tentang Perkara Merek (Tinjauan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Muhammad Barik Rizky Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xiv + 95 hlm.; 18 x 25 cm Kasus merek di indonesia bukan merupakan suatu hal yang baru, banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan hal tersebut menimbulkan sengketa berbagai pihak. Pelanggaran merek di indonesia terutama di Wilayah Provinsi Banten belakangan ini semakin marak. Pada putusan Hakim Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg yang menjelaskan terkait sengketa Merek. Kedua putusan tersebut jika di analisis memiliki kesamaan kasus dan modus operandi para pelaku dan persangkaan pasal yang disangkaan kepada kedua terdakwa tersebut. Namun pada tahapan putusan pengadilan terdapat perbedaan penilaian hakim terkait penjatuhan hukuman pidana kepada kedua terdakwa. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek pada putusan nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg. 2). Bagaimana tinjauan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pertimbangan Hakim pada putusan nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg. Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan nomor: 302/Pid.B/2019/ PN.Srg dan Nomor: 224/Pid.B/2019/ PN.Srg 2). Untuk mengetahui tinjauan UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor: 302/Pid.B/2019/ PN.Srg dan Nomor: 224/Pid.B/2019/ PN.Srg. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan berupa kualitatif deskriptif. Sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder. Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1). Pertimbangan hakim pada putusan nomor: 302/Pid.B/2019/ PN.Srg dan Nomor: 224/Pid.B/2019/ PN.Srg sudah terbukti secara sah dan menyakinkan hakim bahwa keduanya bersalah telah memperdagangkan barang yang diduga hasil kejahatan merek. Kemudian hakim pada saat penjatuhan putusan kepada kedua terdakwa terdapat perbedaan dikarenakan hakim menilai dari banyaknya hasil memperdagangkan barang dari kejahatan merek tersebut. 2). Tinjauan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pertimbangan Hakim pada putusan Nomor: 302/Pid.B/2019/ PN.Srg dan Nomor: 224/Pid.B/2019/ PN.Srg bahwa Hakim dalam memutus perkara merek sudah sesuai dengan kriteria dan etika seorang hakim yang dimana dilihat dari cara hakim dalam menyelesaikan perkara dan sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 470 SKRIPSI HTN 470 My Library SKRIPSI HTN 470 27158 2023-10-04 14:24:14 2023-10-04 14:24:31 machine generated