Elva Oktaviani Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xiii + 84 hlm.; 18 x 25 cm Sebagai warna negara Indonesia kedudukan hak penyandang disabilitas memiliki peran yang sama dengan yang lainnya. Salah satunya hak bekerja, tetapi dalam penerimaan calon pekerja persyaratan sehat jasmani dan rohani diharuskan terhadap calon pekerja tersebut, hal itu jelas tidak dapat terpenuhi oleh penyandang disabilitas dan menyulitkan penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas berupaya agar penyandang disabilitas bisa mendapat peluang untuk bekerja. Perumusan masalah ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum bagi tenaga Kerja Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Bagaimana Analisis pasal 53 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Kerja Penyandang Disabilitas ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi tenaga Kerja Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan dan untuk mengetahui pasal 53 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Kerja Penyandang Disabilitas ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (Library Research). Jenis penelitiannya adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitiannya yaitu yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dari sumber-sumber data primer dan sekunder, sumber data primer ialah termuat dalam Undang-undang, dan data sekunder termuat dalam buku-buku, skripsi, artikel dan bahan internet. Dengan analisis data, yaitu dengan penalaran edukasi dengan menginterpretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dari penelitian dapat disimpulkan 1). peraturan perundang-undangan menjamin perlindungan hukum tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mendapat kesempatan kerja dengan melalui peraturan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 2). Adanya pasal 53 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, melalui ketentuan pasal tersebut hak asasi manusia penyandang disabilitas yaitu hak dalam bekerja telah terjamin agar instansi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk memberikan kuota untuk disabilitas agar dapat bekerja. 344 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 467 SKRIPSI HTN 467 My Library SKRIPSI HTN 467 27154 2023-10-04 13:33:01 2023-10-04 13:33:26 machine generated